Pekanbaru – Majalahriau.com – Fenomena sosial di Indonesia kerap melahirkan istilah baru yang sarat makna, salah satunya adalah “rayap besi”. Istilah ini pertama kali populer di Kota Medan, dipopulerkan oleh seorang konten kreator, lalu menyebar ke seluruh pelosok negeri. Rayap besi Merujuk pada tindakan pencurian fasilitas umum berbahan besi, mulai dari pagar, halte, hingga tiang penyangga. Di mata masyarakat, tindakan ini sangat meresahkan, karena merusak fasilitas publik yang sejatinya diperuntukkan demi kenyamanan bersama.
Bayangkan, sebuah halte yang mestinya melindungi penumpang dari hujan dan terik, tiba-tiba ambruk karena besinya sudah lebih dulu dijarah. Atau pagar pembatas jalan yang lenyap, membuat pengguna jalan kehilangan rambu keamanan. Tindakan ini memang seolah sederhana—“hanya” mencuri besi—namun dampaknya berantai. Infrastruktur rusak, keselamatan publik terancam, dan biaya perbaikan kembali membebani keuangan negara.
Namun, jika dicermati lebih jauh, rayap besi sejatinya hanyalah bentuk kecil dari masalah besar bernama “rayap APBD”. Jika rayap besi mencuri pagar dan tiang jalan, maka rayap APBD adalah oknum pejabat yang “menggerogoti” uang rakyat dengan cara lebih elegan dan terselubung.
Rayap APBD tidak datang dengan obeng dan gergaji, melainkan dengan pena, tanda tangan, dan program kerja. Modusnya jelas berbeda: mereka membuat program-program yang tampak sah di atas kertas, namun tidak tepat sasaran, bahkan tidak jarang hanya sebatas proyek fiktif. Ujung-ujungnya, anggaran daerah terkuras, keuangan daerah defisit, sementara rakyat tetap tidak merasakan manfaatnya.
Jika rayap besi mencuri demi keuntungan pribadi yang cepat dan kasat mata, maka rayap APBD melakukannya dengan baju kewenangan. Bedanya hanya gaya—yang satu kasar di lapangan, yang lain halus di ruang rapat. Tapi esensinya sama: sama-sama merampas hak rakyat.
Masyarakat mungkin mudah geram ketika melihat pagar hilang atau halte ambruk. Tetapi sesungguhnya, yang lebih berbahaya adalah rayap APBD, karena kerusakan yang mereka timbulkan tidak selalu terlihat kasat mata. Akibat ulah mereka, pembangunan terhambat, pelayanan publik terhenti, dan rakyat harus menanggung dampak jangka panjang berupa kemiskinan struktural.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa baik rayap besi maupun rayap APBD sama-sama mencederai kepentingan publik. Bedanya, rayap besi merusak fasilitas umum, sementara rayap APBD merusak sistem. Jika rayap besi bisa ditangkap dengan operasi kecil aparat, maka rayap APBD membutuhkan sistem pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan keberanian hukum yang tidak tebang pilih.
Pada akhirnya, istilah rayap besi vs rayap APBD menjadi simbol kritik sosial. Ia mengingatkan bahwa tindakan merampok fasilitas umum dan menguras keuangan negara sama-sama pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Bedanya hanya cara, tapi sama-sama menyakitkan.
